Jumat, Mei 14

Pendeta Australia Desak Parlemen Resmikan Larangan Burqa




CANBERRA  – Pendeta Fred Nile akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) ke parlemen yang menyerukan sebuah larangan terhadap burqa.

Anggota parlemen dari Partai Demokrat Kristen itu ingin agar New South Wales (NSW) mengikuti jejak Perancis dan negara-negara Eropa lainnya, yang telah bergerak untuk melarang kaum wanita mengenakan burqa di tempat umum.

Namun, tokoh-tokoh Muslim mengatakan tidak pantas bagi seorang pria untuk menyuruh seorang wanita melepaskan pakaiannya.

RUU itu kemungkinan akan diperkenalkan pada hari Kamis mendatang.

“Kita harus menetapkan bahwa di Australia kita adalah masyarakat yang terbuka, bahwa orang-orang tidak menutupi wajah mereka. Jika terlibat dalam tindak kejahatan, mereka memang terlibat,” ujar Nile.

“Mereka melakukannya dengan burqa, itu bukan bagian dari kebudayaan dan tradisi kita.”

Juru bicara Muslim, Keysar Trad, menyerang usulan UU itu, dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah serangan terhadap kebebasan kaum wanita.

“Para wanita Muslim akan merasa jijik, terutama bahwa seorang pria yang seharusnya menjadi pelayan Tuhan menyuruh mereka untuk melepaskan satu jenis pakaian dan memberitahu mereka bagaimana cara berpakaian,” ujarnya. “Meskipun saya tidak menyarankan penutup wajah, saya akan membela hak setiap wanita Muslim yang ingin memakainya dan jika dia memilih untuk tidak memakainya, saya juga akan membelanya.”

Nile meminta pemerintah negara bagian untuk melarang burqa delapan tahun yang lalu dalam sebuah langkah yang memicu kemarahan saat itu.

Namun RUU-nya hampir pasti tidak akan berhasil karena dia kekurangan jumlah pendukung yang dibutuhkan.

Juru bicara oposisi untuk kaum wanita, Pru Goward, mengatakan bahwa masyarakat terpecah namun burqa tidak sesuai dengan sudut pandangnya tentang hak-hak kaum wanita dalam cara yang sama seperti seksualisasi terang-terangan para wanita di ujung spektrum yang lain.

“Ini sangat sulit. Setiap orang memiliki pilihan untuk berpakaian seperti yang mereka inginkan. Pertanyaannya adalah apakah mereka berpakaian seperti itu karena harus atau karena mereka merasa harus? Kau tidak bisa menjawab pertanyaan itu,” ujarnya.

Nile mengatakan kepada parlemen bahwa juga ada ketakutan keamanan dengan teroris di Timur Tengah dan Rusia yang meluncurkan serangan sambil menyembunyikan identitas di balik burqa.

Tahun 2007 lalu, Partai Demokrat Kristen (CDP) merupakan organisasi yang berada di balik kelompok misterius dengan nama Komite untuk Pendidikan Urusan Publik yang menyelenggarakan sebuah pertemuan besar untuk memprotes pengajuan aplikasi sebuah sekolah Muslim dengan 1,200 murid di Camden.

Pertemuan yang diselenggarakan itu dituduh menghasut sentimen anti-Muslim. Polisi harus menenangkan sekitar 100 orang di luar Camden Civic Centre yang tidak bisa masuk ke aula yang penuh, beberapa dari mereka mengeluarkan ancaman terhadap kaum Muslim.

Nile mengatakan pada kerumunan orang-orang itu bahwa ia menentang sekolah tersebut karena Islam menentang Kristen.

Colin Broadbridge, anggota CDP yang tinggal di Campbelltown dan merupakan salah satu penyelenggara pertemuan, mengatakan bahwa Quranic Society, yang mengusulkan sekolah Muslim itu, bersikap tidak sensitif dengan mengajukan aplikasi untuk sekolah Muslim di daerah rural yang jauh dari komunitas Muslim mana pun. Juru bicara Quranic Society, Jeremy Bingham, mengatakan bahwa perkumpulannya terdiri atas warga negara Australia dan kaum Muslim yang ingin membangun sebuah sekolah untuk anak-anak mereka yang akan mengikuti kurikulum New South Wales dan terbuka bagi anak-anak non-Muslim. [adm/suaramedia]

Tidak ada komentar: